Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Sementara itu, Joseph Schumpeter (1934) menekankan pentingnya inovasi dan peran pengusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konsep destruksi kreatif. Dalam proses ini, inovasi menggantikan teknologi dan produk lama dengan yang baru, menciptakan dinamika ekonomi yang lebih maju.
This text describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture throughout the write-up-independence revolution of 1945 on the authoritarian condition intelligence beneath the New Buy routine soon after 1965, and also to the era of intelligence reform after the 1998 reformation motion. Lately, the problems for Indonesian intelligence establishments have shifted from the need for legislation and political procedures to the necessity for just a democratic intelligence posture and the opportunity to facial area emerging stability threats.
Biasanya personel intelijen dibekali kemampuan lebih atau dapat dikatakan, orang yang menjadi intelijen ialah orang-orang pilihan terbaik. Kebanyakan mereka berkamuflase lebih hebat sehingga sangat sulit dan bahkan tak terlihat ketika berbaur dengan masyarakat sipil atau berbaur dengan pihak musuh, karena mereka memegang prinsip a thousand cover, artinya personel intelijen tersebut memiliki a thousand identitas, yang mana menutupi identitas asli personel intelijen tersebut. Keberhasilan dalam menjalankan tugas yang sangat berat selalu dipundak mereka, yang bisa diibaratkan "berhasil tak dipuji, gagal dicaci-maki, mati tidak diakui".
Mereka merasa bahwa Indonesia adalah penjajah, maka dari itu otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini bukanlah solusi atas konflik antara OPM dan pemerintah pusat.
Rizal menambahkan bahwa tim pengawasan intelijen harus memiliki kekuasaan untuk melakukan investigasi terkait kasus-kasus ketidakberesan. Tujuannya adalah agar pengawasan tidak semata-mata formalitas belaka, melainkan juga mampu membongkar segala penyalahgunaan kekuasaan di dalam lembaga intelijen.
Prinsip prinsip intelijen juga digunakan untuk mengatasi kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di masyarakat umumnya digunakan oleh kepolisian dengan menggunakan unit-device reserse atau kejaksaan seperti FBI di Amerika Serikat , detektif bahkan wartawan untuk mencari sumber berita. Masing masing memiliki kode etik tersendiri.
The instant of Sumpah Pemuda (Young Man Oath) happened eighty four years back, reflecting the spirit of nationalism that remains crucial in this Reformation period. This paper endeavors to dig further which means of Sumpah Pemuda in its pre-independence era and making use of it to our modern condition.
Meski masih diperdebatkan apakah ancaman tersebut sifatnya harus eksternal atau bisa juga inner, berbagai permasalahan ekonomi yang muncul belakangan ini bisa jadi merupakan simptom dari kinerja intelijen yang belum ajeg.
Dengan justifikasi melawan paham komunisme yang mengancam kedaulatan ideologi negara, keamanan dan ketahanan nasional, Presiden Soeharto melucuti agen-agen Badan Pusat Intilijen di bawah kendali militer dengan membentuk Badan Kooordinasi Intelijen (BAKIN) pada 22 Mei 1967 yang langsung berada di bawah kendalinya dan berfungsi mengendalikan simpul-simpul intelijen pada divisi militer dan institusi sipil.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
It would be the merger with the TNI and the former KNIL and all armed service staff of The 2 forces, in addition the independent paramilitary teams situs web (laskar) which fought the war to the facet with the independence movement.
“The return” on the President’s entire Command above BIN has introduced again memories and considerations concerning the probable for ‘misuse’ of intelligence for the government’s political interests. Particularly in the midst of the present momentum in the Covid-19 pandemic, where the President has the authority to acquire rapidly, unpopular, and unexpected emergency political and policy steps, such as the deployment of armed forces and intelligence forces to guidance initiatives to cope with the threat of the Covid-19 pandemic.
Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.